Semua sistem beroperasi normal 21 mata uang kripto yang diterima · Monero diterima dengan senang hati Kebijakan tanpa KYC
ChainVPS

Lokasi performa

Hosting Offshore di Jepang

Jepang adalah hub konektivitas kelas atas untuk kawasan Asia-Pasifik — dipilih karena peering yang padat, latensi rendah ke Asia Timur dan Pantai Barat AS, serta supremasi hukum yang stabil, bukan karena perlindungan hukum maksimal.

Ringkasan hukum

Jepang sekilas

Aturan yang sebenarnya berlaku untuk server yang di-hosting di sini — diverifikasi Juli 2026, ditinjau ulang setiap kuartal. Bukan nasihat hukum.

Retensi Data

Tidak ada mandat retensi data wajib secara menyeluruh bagi ISP; retensi bersifat sukarela/berdasarkan pedoman industri, meskipun UU Active Cyber Defense 2025 akan memungkinkan komisi pengawas baru mengotorisasi akses pemerintah ke data telekomunikasi (diberlakukan bertahap hingga sekitar 2027).

Rezim Hak Cipta

Rezim notice-and-takedown domestik di bawah Provider Liability Limitation Act (baru-baru ini direformasi menjadi Act on Measures against Information Distribution Platforms), dengan proses pengungkapan identitas pengirim yang diperintahkan pengadilan — bukan DMCA AS dan bukan pula rezim UE.

DMCA AS

DMCA AS tidak berlaku langsung untuk hosting Jepang; keluhan ditangani berdasarkan safe harbor Provider Liability Limitation Act milik Jepang sendiri, yang memberi pengunggah konten kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum konten dihapus.

Bantuan hukum (MLAT)

Bekerja sama secara luas: MLAT bilateral dengan AS (berlaku sejak 2006), ditambah perjanjian MLA dengan UE, Korea Selatan, China, Hong Kong, Rusia, dan Vietnam.

Aliansi intelijen

Bukan anggota — namun merupakan mitra intelijen pihak ketiga yang dekat dengan Five Eyes (sering disebut sebagai kandidat 'mata keenam').

Undang-Undang Perlindungan Data

Act on the Protection of Personal Information (APPI), ditegakkan oleh Personal Information Protection Commission (PPC). · GDPR tidak berlaku langsung; Jepang memegang keputusan kecukupan (adequacy) timbal balik dari UE (sejak 2019), sehingga aliran data yang berasal dari UE dapat mengalir bebas dengan perlindungan yang setara.

Lanskap hukum

Daya tarik Jepang untuk hosting bersifat infrastruktural, bukan hukum. Tokyo adalah salah satu titik pertukaran internet dengan peering terpadat di dunia, menghadirkan latensi yang sangat rendah di seluruh Asia Timur serta transit yang kuat ke Pantai Barat AS. Untuk beban kerja yang harus cepat dan andal bagi audiens Asia, ini adalah pilihan performa yang alami — namun tetap berada dalam sistem hukum yang matang dan berdaya dukung penuh, yang bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum internasional.

Dari sisi konten, Jepang menjalankan kerangka tanggung jawab perantara (intermediary-liability) sendiri, bukan mengadopsi DMCA AS. Provider Liability Limitation Act (dimodernisasi menjadi Act on Measures against Information Distribution Platforms) memberi hosting sebuah safe harbor dan, yang penting, memberi orang yang mengunggah konten kesempatan formal untuk mengajukan keberatan sebelum konten diturunkan, dengan platform besar diwajibkan mengambil keputusan dalam jendela waktu 14 hari. Mengidentifikasi pengunggah dari luar negeri memerlukan perintah pengadilan. Hal ini membuat permintaan takedown yang sembarangan atau bersifat penyalahgunaan lebih sulit dijadikan senjata, namun materi yang benar-benar melanggar atau ilegal tetap dihapus, dan kerja sama dengan pengadilan adalah hal yang lazim.

Dalam hal privasi dan pengawasan, Jepang relatif terkendali: tidak ada undang-undang retensi data menyeluruh bergaya UE yang memaksa ISP mencatat log semua pengguna, dan APPI mengenakan kewajiban perlindungan data yang nyata kepada operator. Namun, keseimbangan ini mulai bergeser — UU Active Cyber Defense 2025 memperkenalkan komisi pengawas baru yang dapat mengotorisasi akses pemerintah ke data telekomunikasi, diberlakukan bertahap selama beberapa tahun ke depan. Jepang bukan anggota resmi Five/Nine/Fourteen Eyes, tetapi merupakan mitra intelijen dekat dari blok tersebut, dan memiliki MLAT dengan AS dan UE. Anggap Jepang sebagai pilihan yang cepat dan taat hukum, bukan benteng hukum.

Cocok untuk siapa hosting Jepang

  • Pengiriman latensi rendah ke Jepang, Korea, dan kawasan Asia Timur yang lebih luas
  • Bisnis legitim yang membutuhkan kehadiran APAC yang stabil dan terkoneksi baik
  • Redundansi atau node cermin yang dipasangkan dengan yurisdiksi berperlindungan lebih kuat
  • Beban kerja yang sensitif terhadap latensi (gaming, streaming, aplikasi real-time) untuk pengguna Asia

Perlu diketahui: Jepang adalah pilihan performa dan konektivitas, bukan pilihan yang tahan takedown: negara ini bekerja sama melalui MLAT dengan AS dan UE, merupakan mitra intelijen dekat Five Eyes, dan kewenangan aksesnya untuk pengawasan terus meluas di bawah UU cyber-defense 2025.

Di lapangan

Data center kami di Jepang

Pertanyaan

Hosting di Jepang — FAQ

Apakah DMCA AS berlaku untuk server yang di-hosting di Jepang?

Tidak secara langsung. Hosting Jepang beroperasi di bawah Provider Liability Limitation Act milik Jepang sendiri, sebuah safe harbor notice-and-takedown yang, berbeda dari DMCA, memberi pengunggah konten kesempatan formal untuk mengajukan keberatan sebelum materi dihapus. Pemegang hak dari AS tetap bisa mengupayakan penghapusan, namun melalui proses Jepang atau pengadilan.

Apakah Jepang termasuk bagian dari Five Eyes?

Tidak. Jepang bukan anggota resmi aliansi Five, Nine, atau Fourteen Eyes. Namun, Jepang adalah mitra intelijen pihak ketiga yang dekat — kadang disebut sebagai kandidat 'mata keenam' — dan memiliki MLAT dengan Amerika Serikat, jadi jangan menganggapnya berada di luar jangkauan penegak hukum Barat.

Apakah Jepang mewajibkan ISP mencatat log data pengguna?

Tidak ada mandat retensi data menyeluruh bergaya UE; pencatatan log secara historis bersifat sukarela dan berdasarkan pedoman, dan APPI mengenakan kewajiban perlindungan data yang nyata. Meski begitu, UU Active Cyber Defense 2025 memperkenalkan kewenangan baru untuk akses pemerintah ke data telekomunikasi di bawah sebuah komisi pengawas, yang diberlakukan bertahap hingga sekitar 2027.

Deploy di Jepang
tanpa apa pun yang perlu diverifikasi.

Mulai $3.49/bulan · 21 mata uang kripto · tanpa KYC · unmetered · DDoS termasuk.